jamkrindo

PERANAN BUMN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

DISUSUN OLEH                        : ·         GHUFRON                                           43214010038 ·         SITI INDRIANI                                      43214010075 ·         PRIKA NOVITA SRIANI                         43214010106 ·         WANDA SRINITA                                 43214010183 ·         RINI SITUANTI                                     43214010279

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS MERCU BUANA 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Jamina kredit Indonesia meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih kepada:

·         Ibu Yanti Yolanda selaku dosen Perekonomian Indonesia. Semoga ilmunya berkah dan menjadi aliran amal hingga kelak.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Jakarta, April 2015

Kelompok

DAFTAR ISI

                                                       

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1.       Latar Belakang. 1

1.2.       Rumusan Masalah. 2

1.3.       Tujuan Penulisan. 2

1.4.       Manfaat Penulisan. 2

BAB II 3

PEMBAHASAN.. 3

1.2.       Sejarah Jamkrindo. 3

2.2.       Profil Perusahaan. 5

2.3.       Visi & Misi 5

2.4.       Tujuan di adakannya Jamkrindo. 6

2.5.       Peranan  Jamkrindo Terhadap Perekonomian Indonesia. 7

2.6.       klasifikasi bentuk-bentuk kredit 8

2.6.       PT. Jamkrindo Syariah. 24

BAB III PENUTUP.. 26

3.1.       KESIMPULAN.. 26

3.2.       SARAN.. 26

REFERENSI 27

BAB I PENDAHULUAN

1.1.       Latar Belakang

           Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

           Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

    

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

1.1          

1.2.       Rumusan Masalah

1.    Apa itu jamkrindo?

2.    Apa tujuan diadakannya jaminan kredit?

3.    Apa peranan yang dilakukan jamkrindo untuk meningkatkan perekonomian indonesia?

4.    Apa saja klasifikasi bentuk-bentuk kredit untuk jamkrindo ?

1.3.       Tujuan Penulisan

Untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia.

1.4.       Manfaat Penulisan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa agar mempunyai wawasan yang luas tentang Peranan Jaminan Kredit Indonesia terhadap perekonomian Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1.2.       Sejarah Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup  tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

2.2.       Profil Perusahaan

 Nama Perusahaan

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
atau disingkat sebagai”Perum Jamkrindo”Komposisi Pemegang Saham

100% Pemerintah Republik Indonesia

Alamat Kantor Pusat

Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No. 6

Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia

Telp. (62-21)-6540335

Fax. (62-21)-6540344,6540348

website : www.jamkrindo.com

2.3.          Visi & Misi

ü  Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional

ü  Misi Perusahaan

Dan untuk mencapai cita-cita ideal perusahaan sebagaimana tersebut di atas,  maka visi perusahaan dijabarkan dalam misi-misi yang merupakan TRIDHARMA JAMKRINDO sebagai berikut:

·         Dharma Pertama

Melakukan kegiatan penjaminan bagi perkembangan bisnis UMKM dan Koperas

·         Dharma Kedua

Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas

·         Dharma Ketiga

 Memberikan manfaat bagi stakeholders sesuai prinsip bisnis yang sehat

ü  BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, yaitu budayaTRUST, sebagai berikut:

·         TERPERCAYA : bekerja jujur dengan Integritas tinggi

·         RESPONSIF : selalu tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap Stakeholder

·         UNGGUL : selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perushaan

·         SEHAT : selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tatakelola perusahaan yang sehat

·         TERKEMUMKA : selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan

  ü  KREDO PERUSAHAAN
Kredo perushaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir sebagai berikut :

·Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan

·Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis

·Unggul dan profesional dalam pelayanan

·Sehat dalam tata kelola perusahaan

·Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan

  ü  MOTTO PERUSAHAAN
   " Solusi UMKMK menuju sukses "

  ü  TAGLINE
   " Mitra terpercaya dalam penjaminan "  (Your TRUSTed Guarantee Partner)

2.4.       Tujuan di adakannya Jamkrindo

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

a)    Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

b)    Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan

c)    Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

2.5.       Peranan  Jamkrindo Terhadap Perekonomian Indonesia

a)    Mengentaskan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pertumbuhan UKM

Peranan Usaha Kecil  dan Menengah (UKM) bagi perekonomian Indonesia begitu besar. Pasalnya, di tengah ketidak pastian perekonomian UKM terbukti tahan terhadap krisis dan tetap berkontribusi secara bagi akselerasi perekonomian, terutama mengakomodasi peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan UKM maka posisi Perum Jamkrindo semakin dibutuhkan.

b)    Menopang perekonomian nasional

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani menyatakan, kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar, sehingga semua pihak harus melakukan upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing.

c)    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kualitas dan bersifat inklusif.

Keberadaan Jamkrindo akan semakin diperhitungkan manakala pemerintahan saat ini kembali menggalakkan program semacam KUR, atau memperluas seluas-luasnya akses penyaluran kredit bagi UKM.

Bahkan, jika UKM terus bertumbuh maka ada stimulus terhadap penambahan penyerapan tenaga kerja. Kendati banyak kendala, namun bukan tidak mungkin Jamkrindo menjadi solusi dari persoalan ini.

d)    Perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar – besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi juga mendorong serta membantu pengembangan usaha kecil, tradisional, dan sektor informal. Kebijaksanaan ini antara lain adalah langkah-langkah bagi terciptanya keseimbangan moneter dan neraca pembayaran, langkah-langkah bagi tersedianya ke­butuhan pokok rakyat banyak serta terciptanya anggaran belanja yang berimbang. Adanya stabilitas di bidang ekonomi dalam bentuk rendahnya serta terkendalinya kenaikan harga barang - ­barang kebutuhan pokok memungkinkan para pelaku ekonomi mem­buat perhitungan-perhitungan yang lebih rasional dan dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Hal-hal ini meningkatkan kegiatan ekonomi umumnya dan perluasan lapangan kerja khususnya.

2.6.        klasifikasi bentuk-bentuk kredit

Jenis-jenis Produk Usaha Penjaminan terdiri atas:

a)    Penjaminan Kredit Umum

Adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (feasible) namun tidak memenuhi persyaratan teknis Perbankan, khususnya pemenuhan agunan (tidak bankable).

Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (Terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Penjaminan kredit merupakan kerjasama di antara 3 pihak yaitu perusahaan penjamin kredit, Perbankan/Kreditur (Penerima Jaminan) dan Nasabah UMKMK(Terjamin). Dengan jaminan Perum Jamkrindo, Perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

b)    Surety Bond

Adalah Suatu perjanjian 3 pihak antara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada Obligee (Pihak Ketiga) bahwa apabila Principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Obligee, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Principal tersebut.

c)    Penjaminan Kredit Kontruksi ( Pengadaan Barang & Jasa )

Adalah penjaminan atas Kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.

d)    Penjaminan Kredit Multiguna

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

e)    Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah plafond kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di Penerima Jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif

f)     Penjaminan Kredit Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

g)    Penjaminan Bank Garansi Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin. Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.

h)   Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai denganRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.

1)    Tujuan pelaksanaan program KUR

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

a.       Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

b.      Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkanUMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan

c.       Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

2)    Usaha produktif, usaha layak dan belum bankable

a.       Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

b.      Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR.

c.       Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratanperkreditan/ pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. 

3)    Yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM).

Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara. Sedangkan pihak ketiga yaitu Bank Penyalur terdiri dari tujuh (7) Bank Umum dan dua puluh enam (26) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 13 BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya.Tujuh bank umum selaku penyalur secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk bank pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing sesuai dengan tugas penyaluran KUR sebagaimana disebutkan sebelumnya. Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh TKPK Daerah melalui kelompok program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Di beberapa daerah, keberadaan TKPK Daerah ini didukung oleh Tim Percepatan Penyalur KUR dibawah koordinasi Biro Ekonomi Pemerintah Tingkat I dan II. 

4)    KUR yang telah dijamin oleh perusahaan penjamin tidak perlu dilunasi kreditnya oleh UMKMK

Sumber dana penyaluran KUR 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. Pemerintah, melalui perusahaan penjamin hanya  memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank Pelaksana atas KUR yang diberikan kepada UMKMK. Perusahaa penjaminan mendapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayar pemerintah. Karena itu,  UMKMK wajib melunasi KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.

5)    Sasaran Program KUR

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

6)    Usaha MIkro, Kecil, Menengah dan Koperasi Yang dimaksud dengan:

a.    Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

b.    Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-

c.    Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

d.    Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan.

7)    Lokasi pelaksanaan program KUR Program KUR dilaksanakan di seluruh Indonesia.

8)    Cara UMKMK mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana
UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut :

a.    UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dansebagainya.

b.    Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonanUMKMK tersebut.

c.    Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.

d.    Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.

e.    UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

9)    Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR. Dan yang memberikan putusan mengenai pemberian KUR

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

a.    Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;

b.    Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);

c.    Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;

d.    untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Keputusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usha calon debitur.

10)          Dokumen yang menjadi persyaratan untuk kmenerima KUR
Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukanKUR kepada Bank antara lain:

a.    Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.

b.    Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan

c.    Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll

d.    Catatan pembukuan atau laporan keuangan

e.    Salinan bukti agunan

11)          Debitur yang sudah pernah mendapatkan dan melunasi KUR boleh mengajukan KUR kembali

12)          Mekanisme pelaksanaan program KUR
Mekanisme pelaksanaan KUR dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

a.    Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan penjamin kredit

b.    Pemerintah membayar Imbal Jasa (IJP) sebesar 3,25% per tahun dari outstanding KUR

c.    MoU antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin yang mengatur  mekanisme KUR serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

d.    Bank menyalurkan KUR. Dana yang disalurkan sebagai KUR, 100% merupakan dana komersil bank.

e.    Penerima KUR wajib memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok kepada bank.

f.     Bank pelaksana mengajukan Daftar Nominatif Penerima KUR

g.    PPK menerbitkan Sertifikat Penjamin (SP) dengan penjaminan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP KUR

h.    Bank Pelaksana mengajukan  klaim penjamin untuk kredit dengan kolektabilitas 4 dan 5. 

i.      Perusahaan Penjamin Kredit membayar klaim yang diajukan setelah melakukan verifikasi. 

13)          Mekanisme penyaluran KUR? Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari:

a.      Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK

b.      Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola executing

c.      Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola channeling
Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:

Keterangan:

a =  Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMKmemberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan kreditdan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;

b = Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

c =  Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisakelayakan. Apabila layak dan disetujuimaka Bank Pelaksana:

1.    Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkagemenandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau

2.    Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga Linkage menandatanganiPerjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

d = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin.

e =  Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage. UMKMK bertanggung jawab melunasi KUR kepada BankPelaksana.

14)       Lembaga yang termasuk sebagai lembaga linkage
Lembaga Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil(BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro

15)       Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage pada pola executing
Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage dengan pola executing adalah sebagai berikut:

a.    Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaandari perbankan.

b.    Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.

c.    Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkagemaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuanKUR.

d.    Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar14 % efektif pertahun.

e.    Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta perdebitur.

f.     Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.

g.    KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga Linkage yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

16)       Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage pada pola channeling
Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage dengan pola channeling adalah sebagai berikut:

a.     Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dariperbankan maupun Kredit Program Pemerintah.

b.     Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftarnominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

c.      Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepadadebitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.

d.     Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari BankPelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan BankPelaksana.

e.     Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.

f.       Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yangditerima oleh Debitur KUR.

17)       Besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK
Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu:

a.    KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b.    KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

18)       Jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima debitur. KUR yang sudah eksis dapat diperpanjang atau diberikan tambahan plafon pinjaman Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3tahun untuk modal kerja dan maksimal lima (5) tahun untuk investasi. Pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable.

b.   Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- untuk KURMikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing.

c.    Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KURmelalui Lembaga Linkage.

19)       Besarnya suku bunga KUR Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 13% efektif per tahun.

20)       Kewajiban debitur KUR dan konsekuensi jika UMKMK tidak memenuhi kewajiban KUR Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.    Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana

b.    Menyerahkan agunan kepada Bank

c.    Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.

Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka:

a)    Bank pelaksana akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukup maka debitur masih wajib melunasi KUR.

b)    Terdaftar sebagai debitur blacklist Bank Indonesia.

21)       Peranan kementerian teknis dalam penyaluran KUR dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kementerian teknis untuk mewujudkan peranan itu
Kementerian Teknis mempunyai peranan dalam penyaluran KUR sebagai berikut:

a.    Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu,kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR;

b.    Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerimapenjaminan KUR;

c.    Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank Pelaksana;

d.    Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

a)    Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR (penyiapan calon debiturKUR, pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan, serta penyediaan fasilitasi dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah, yang mendukung kelancaran UMKMK;

b)    Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalamrancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing, dan mengusulkan penganggarannya;

c)    Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KURdapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian.

22)       UMKMK yang merupakan binaan atau rekomendasi dari kementerian teknis dapat langsung disetujui permohonan KUR-nya Apabila menurut Bank Pelaksana UMKMK tersebut dinyatakan layak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR, maka kepada UMKMK tersebut dapat diberikan KUR.

23)       Sumber pendanaan KUR

KUR BUKAN merupakah hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK (Usaha MIkro, Kecil, Menengah dan Koperasi), sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR. Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan.Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari danaBank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

24)       Manfaat KUR

Bagi UMKMK, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

25)       Pengawasan pelaksanaan KUR

Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.

26)       Tantangan umum dalam pelaksanaan Program KUR saat ini
Tantangan yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan program KUR adalah:

a.    Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyerapan kredit oleh UMKMK. Sebagai contoh, penyerapan KUR hingga Desember 2010 misalnya, masih dapat ditingkatkan. Dari total plafon KUR sebesar Rp. 17,23 Triliun, baru sekitar 46,7% atau sekitar 8,05 trliun yang terserap. Total debitur yang memperoleh KUR adalah 1.437.650 unit usaha. Meskipun angka-angka ini membaik pada tahun 2011, akan tetapi hal ini masih tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KUR.

b.    Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

c.    Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait.

2.6.       PT. Jamkrindo Syariah

PT Jamkrindo Syariah menjembatani Entintas Bisnis Berbasis Syariah

dalam Mengakses Pendanaan

 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau disingkat menjadi PT Jamkrindo Syariah, adalah Perusahaan Penjaminan yang berbasis syariah yang merupakan anak perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), BUMN Penjamin Kredit terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Perum Jamkrindo mendirikan unit usaha syariah yang berbentuk Divisi Penjaminan Syariah berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006 yang diresmikan pada 13 Februari tahun 2007.

Dari tahun ke tahun, bisnis Penjaminan Syariah semakin berkembang dengan tingkat pertumbuhan volume penjaminan selama 7 tahun terakhir rata-rata sebesar 17,39%per tahun. Di samping itu, mitra kerja Penjaminan Syariah juga makin bertambah, dimana pada tahun 2014 telah mencapai 26 mitra kerja, yang terdiri dari bank syariah, institusi keuangan syariah non bank, UUS lembaga keuangan syariah, BPR Syariah dan lembaga lainnya.

Karena perkembangan bisnis tersebut, maka PT Jamkrindo Syariah didirikan pada tanggal 19 September 2014 dengan visi “menjadi perusahaan penjaminan syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional”.

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 misi yang dijalankan, yaitu :

-  Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia

-  Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tingggi

-  Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah.

Potensi bisnis penjaminan syariah di Indonesia relative besar. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dimana dalam 7 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 37,32% per tahun. Dari sisi penyalur pembiayaan, jumlah bank syariah juga cukup banyak, dimana pada akhir tahun 2013 mencapai 194 bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di samping itu, masih terdapat potensi lainnya yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah non bank dan potensi penjaminan lainnya seperti penjaminan distribusi barang dan surety bond.

Sebagai lembaga penjaminan pembiayaan, produk yang ditawarkan oleh PT Jamkrindo Syariah cukup beragam, yang meliputi : Kafalah Pembiayaan Umum, Kafalah Kontra Garansi, Kafalah Pembiayaan Multiguna, Kafalah Pembiayaan Mikro, dan Surety Bond.

Untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, maka PT Jamkrindo Syariah mendirikan Kantor Cabang dan Sharia Service Channeling dengan bekerjasama dengan Perum Jamkrindo. Dengan demikian total point service PT Jamkrindo Syariah adalah sebanyak 35 kantor layanan.

Dalam memberikan pelayanan penjaminan syariah, PT Jamkrindo Syariah bekerjasama dengan mitra kerja yang terdiri dari : Bank Syariah, Unit Usaha Perbankan Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah / Baitul Mal Wat Tamwil, Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Leasing Syariah, Lembaga Reksadana Syariah, dan lembaga lainnya.

Dalam menjangkau potensi pasar, PT Jamkrindo Syariah senantiasa mengedepankan kepuasan mitra kerja, dengan memberikan layanan secara Progresif, PROfesional, GEsit, RESponsif dan InovatIF. PROfesional, bekerja berdasarkan kompetensi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders. GEsit,melayani mitra kerja dengan cekatan dan kualitas prima. RESponsif, mengikuti perkembangan pasar melalui pendekatan sinergis secara dinamis. InovatIF, mengembangkan produk dan jasa layanan penjaminan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan bisnis mitra kerja & kemaslahatan bersama.

Dengan sumber daya yang dimiliki, PT Jamkrindo Syariah siap menjembatani entitas bisnis dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, serta menerbitkan surety bond untuk mendukung perkembangan bisnis nasabah dan lembaga keuangan syariah.

BAB III PENUTUP

3.1.       KESIMPULAN

Perkembangan jaman yang sangat pesat dan menyeluruh seperti sekarang ini semakin menuntut masyarakat untuk lebih kreatif dan cekatan dalam mengikuti alur perkembangannya, terutama bagi kita yang sedang berkecimpung didunia perekonomian Indonesia. 

Berdirinya jaminan kredit Indonesia bertujuan untuk menujang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangaka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara mengoptimalkan serta meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan. Melalui beberapa bentuk-bentuk kredit yaitu :

a.    Penjaminan Kredit UMUM

b.    Surty Bond

c.    Penjaminan Kredit Kontruksi

d.    Penjaminan Kredit Multiguna

e.    Penjaminan Kredit Mikro

f.     Penjaminan Kredit Distribusi Barang

g.    Penjaminan Bank Gransi Kontra Gransi

h.    Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

3.2.       SARAN

Berdasarkan atas apa yang kami tulis dalam karya tulis dalam sebuah makalah yang berjudul “Perum Jamkrindo” ini, kami selaku penulis berharap memberi pemahaman bagi segenap pembaca sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca terlebih lagi pada penulis sendiri.

Hanya sampai disinilah kemampuan kami dalam membahas Badan Usaha Milik Negara. semoga karya tulis ini memberikan manfaat pada penulis dan para pembaca.

REFERENSI

www.jamkrindo.com

http://www.rmol.co/read/2011/11/23/46637/Mengapa-Perusahaan-Penjaminan-Kredit-Daerah-Perlu-Didirikan-

http://ekonomisyariah.info/blog/2013/07/30/profil-perum-jamkrindo/

http://www.infobanknews.com/2014/12/penjaminan-kredit-siap-kawal-pertumbuhan-ukm/

http://www.jpnn.com/read/2014/09/03/255418/Dorong-Jokowi-JK-Perluas-Penjaminan-Kredit-bagi-UMKM

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/